Arah Tata Hubungan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia
| Main Author: | Maryudi, Ahmad |
|---|---|
| Other Authors: | Jurnal Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada |
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://journal.ugm.ac.id/jikfkt/article/view/12632 https://journal.ugm.ac.id/jikfkt/article/view/12632/9146 |
Daftar Isi:
- Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi salah satu prioritas kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan mendasar pengelolaan hutan di Indonesia, seperti tata kelola yang buruk, ketidakjelasan hak tenurial, dan lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan. KPH dikonseptualisasikan sebagai penyelenggara pengelolaan hutan di tingkat tapak. Kebijakan pembangunan KPH yang diatur oleh pusat dipandang dapat menambah kompleksitas terhadap struktur pengurusan dan pengelolaan yang sudah ada selama ini. Makalah ini membahas konsep tata hubungan kelembagaan dalam kebijakan KPH.Kata kunci: KPH, pengurusan, kelembagaan, kewenangan, resentralisasi Direction of Institutions and Bureaucracies of Forest Management Units (FMUs) in Indonesia AbstractThe establishment of Forest Management Units (FMUs) has been made as one of the top policy priorities by the Ministry of Environment and Forestry. The policy is expected to become a solution for problems regarding to the management of forests in Indonesia, e.g. poor forest governance, tenurial problems, limited capacity in the management of forests. FMU is conceptualized as a forest management agent/ institution at the field. The policy of establishing FMUs is often viewed to add complexities of the current forest administration and management structures. This paper discusses concepts of institutions and bureaucracies of the FMU policy.