Keterkaitan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Dan Hutang Daerah Otonom Di Propinsi Jawa Tengah
| Main Authors: | Wijaya, Indra, Sasana, Hadi |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Jurnal Ilmu Ekonomi ASET
, 2009
|
| Online Access: |
http://jurnal.widyamanggala.ac.id/index.php/asetwm/article/view/45 http://jurnal.widyamanggala.ac.id/index.php/asetwm/article/view/45/39 |
Daftar Isi:
- Keterbatasan sumber pembiayaan bagi daerah yang berasal dari PendapatanAsli Daerah (PAD) maupun pemerintah pusat, untuk membiayai kebutuhan pembangunandaerah yang semakin meningkat, memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mencarialternatif sumber-sumber pembiayaan untuk memperoleh hutang dari dalam negeri maupunluar negeri. Dalam era desentralisasi fiskal pembiayaan dari sumber pinjaman daerah adalahsalah satu pos pembiayaan yang belum dikelola dengan maksimal oleh pemerintah daerah.Sejak era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, hanya terdapat beberapa kabupaten ataukota saja yang memanfaatkan pinjaman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) nya. Hal itu antara lain karenakan ada beberapa syarat khusus yang diberlakukanjika suatu daerah akan melakukan pinjaman.Keywords: desentralisasi fiskal, otonomi daerah, hutang daerah.