PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING DI PT TELKOM DIKAITKAN DENGAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL 64 DAN PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
| Main Author: | Wirandari, Runy |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/3656 |
Daftar Isi:
- Melihat kondisi persaingan usaha yang semakin ketat, banyak perusahaan yang melakukan efisiensi biaya produksi, salah satunya dengan menerapkan sistem outsourcing. PT Telkom merupakan salah satu perusahaan milik negara yang menerapkan sistem tersebut dalam perekrutan sebagian tenaga kerjanya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perjanjian dengan sistem outsourcing dalam mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pekerja serta mengkaji mengenai pelaksanaan outsourcing dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja yang ditempatkan di PT Telkom dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.Metode penelitian dalam skripsi ini bersifat deskritif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan meneliti data-data yang berkaitan dengan permasalahan outsourcing. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan outsourcing.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal ini, PT Telkom telah memberikan kesejahteraan dalam hal hak dan kewajiban sesuai dengan Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap tenaga kerja tersebut oleh PT Infomedia Nusantara telah sesuai dengan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.