ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN KERTAJATI AEROCITY DI KABUPATEN MAJALENGKA

Main Author: Sihombing, Prawira Suherman
Format: bachelorthesis doc-type Bachelors
Bahasa: ind
Terbitan: , 2016
Online Access: http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/3513
Daftar Isi:
  • Kegiatan pembangunan fasilitas infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak jarang membutuhkan tanah milik masyarakat. Hal ini disebabkan karena tanah yang tersedia semakin terbatas. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity di Kabupaten Majalengka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai proses dan prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian normatif cukup dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dan penelitian lapangan hanya berfungsi sebagai penunjang data sekunder tersebut. Spesifikasi penulisan ini adalah analisa normatif kualitatif yang memberikan gambaran secara jelas mengenai pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aerocity. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Keikutsertaan Sekertaris Daerah Kabupaten Majalengka dalam susunan anggota pelaksanaan pengadaan tanah tidak sesuai dengan prosedur karena tidak sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 51 ayat (2) Perpres No.71 Tahun 2012. Kedua, Proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity merupakan satu kesatuan seperti yang tercantum dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) dan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity di Kabupaten Majalengka.