STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG REG. PERKARA NO.478/PID.SUS/2016/PN.BLB TENTANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENGIRIMKAN INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERISI ANCAMAN KEKERAS
| Main Author: | Budiman, Imam |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/3467 |
Daftar Isi:
- Dalam studi kasus ini, penulis mengangkat permasalahan tindak pidana pengiriman informasi dan dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan dan/menakut-nakuti secara pribadi antara terdakwa Eddy Soemarto dengan Korban Anna Katarina. Terdakwa terbukti secara sah mengirimkan sejumlah pesan singkat yang berisi informasi dan dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan dan/ menakut-nakuti menurut hakim dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).Penelitian ini dibuat dengan tujuan meninjau secara yuridis tentang Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 478/Pid.Sus/2016/PN.Blb. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menekankan pada norma hukum dengan melakukan studi pustaka dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Data-data kemudian dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor 478/Pid.Sus/2016/PN.Blb tidak tepat didasarkan kepada Pasal 64 ayat (1) KUHP maka, pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan haruslah menyertakan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang terpenuhi oleh terdakwa dalam hal perbuatan yang berlanjut.. Kedua, penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) diganti dengan 1 (satu) bulan pidana penjara tidak tepat berdasarkan asas proporsionalitas dalam tujuan pemidanaan yang dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan baru yang sejenis, menimbulkan pelaku-pelaku kejahatan baru dan tidak adanya proses edukasi terpidana menjadi lebih baik sebelum dikembalikan kepada masyarakat dan mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya.