Lihat Juga

• Penyelesaian sengketa sertifikat tumpang tindih (overlapping) oleh badan pertanahan nasional ditinjau dari peraturan menteri agraria dan tata ruang no. 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan (studi kasus pada badan pertanahan nasional kota tangerang selatan tahun 2015)
  oleh: Teobaldus Lembonai, .
  Terbitan: (2017)
• Penyelesaian sengketa sertifikat tumpang tindih (overlapping) oleh badan pertanahan nasional ditinjau dari peraturan menteri agraria dan tata ruang no. 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan (studi kasus pada badan pertanahan nasional kota tangerang selatan tahun 2015)
  oleh: Teobaldus Lembonai, .
  Terbitan: (2017)
• KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TIMBULNYA TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) ATAS TANAH (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN/AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA PONTIANAK)
  oleh: Sari, Syarifah Lia Malini
  Terbitan: (2017)
• PEMBATALAN SERTIFIKAT YANG TUMPANG TINDIH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN (Studi Di Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya)
  oleh: YUNIRAWATI, S.H A2021151058, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
  Terbitan: (2017)
• PENYELESAIAN KASUS TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT TANAH DI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) (Studi Terhadap Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020)
  oleh: Nanda Dwi Puspita Ningrum, NIM: 18103040036
  Terbitan: (2022)