TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK AKIBAT SAKIT SEBAGAI DAMPAK DARI KECELAKAAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
| Main Author: | Harfiya, Alma |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/3039 |
Daftar Isi:
- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu peristiwa yang tidak dikehendaki oleh pekerja, terutama PHK yang dilakukan oleh pengusaha, seperti yang terjadi pada pekerja di PT Garuda Indonesia yang mengalami PHK setelah sakit akibat dari kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tanggung jawab perusahaan serta tindakan hukum yang dapat dilakukan pekerja yang terkena PHK sepihak. Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dalam hal PHK secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap pengobatan pekerja yang sakit akibat kecelakaan kerja tersebut sudahlah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan salah satu pertanggungjawaban yang harus dilakukan perusahaan yaitu mempekerjakan kembali pekerja tersebut karena melakukan PHK akibat kecelakaan kerja tidaklah sesuai dengan Pasal 153 Ayat (1) huruf j UU Ketenagakerjaan. Tindakan hukum yang dapat dilakukan pekerja karena telah dilakukannya PHK oleh perusahaan yaitu dengan upaya Bipartit, Mediasi/Konsiliasi, serta penetapan putusnya hubungan kerja haruslah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang