TIJAUAN YUTIDIS ASURANSI USAHATANI PADI TERHADAP PETANI DIKECAMTAN PURWADADI KABUPATEN CIAMIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
| Main Author: | Fahlefi, Aldi Safrida Maulana |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/3013 |
Daftar Isi:
- Asuransi usahatani padi merupakan program pemerintah yang bekerjasama dengan lembaga asuransi dalam asuransi pertanian sektor pertanian padi, pada tahun 2015 merupakan tahun awal asuransi usahatani padi yang direalisasikan dengan tahap sosialisasi yang bertujuan untuk mengajak para petani mengikuti asuransi pertanian ini, karena sangat penting bagi para petani untuk mempertahankan kualitas hasil produksi usahataninya. Asuransi usahatani merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti kerugian akibat risiko yang dialami pada saat proses untuk produksi, sehingga pada ketika para petani telah mengikuti Perjanjian usahatani padi dapat terjamin. Dalam berjalannya program ini pihak penanggung berkewajiban untuk memberikan perlindungan asuransi ketika gagal panen akibat bencana alam. Berdasarkan beberapa media pemberitaan yang terjadi dilapangan terdapat beberapa petani dan kelompok tani yang tidak dapat mengikuti dan lambatnya proses penyelidikan untuk dikatakan bisa klaim asuransi, hingga lambatnya klaim asuransi karena melihat dari perjanjian asuransi yang didahului nota kesepahaman yang dinilai kurang dipahami oleh petani. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan memperhatikan aspek hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah para penyelenggara atau pihak penanggung tidak memperhatikan dalam hal pembentukan perjanjiannya dan hak hak perlindungan hukum tertanggung karena dinilai paham hingga terjadinya kerugian modal usaha.