Tanggung Jawab Hukum Pengusaha Terhadap Hak Pekerja Atas Pembayaran Upah Dibawah UMK Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
| Main Author: | Nurfadilla, Nisrina |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/3004 |
Daftar Isi:
- Tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja karena tujuan utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Setiap pekerja berhak memperoleh upah yang merupakan sumber penghasilan utama pekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya secara layak. Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum pengusaha terhadap hak pekerja atas pembayaran upah dibawah UMK dan mengetahui akibat hukum atas tindakan pengusaha yang membuat perjanjian kerja dengan pekerja untuk membayar upah dibawah UMK. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yang memfokuskan pemecahan masalah berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan dalam Perundang-Undangan, buku-buku serta bahan lain yang terkait sebagai referensi yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kumulatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tanggung jawab hukum pengusaha terhadap hak pekerja atas pembayaran upah dibawah UMK adalah mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum, bila pengusaha tidak mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda. Akibat hukum atas tindakan pengusaha yang membuat perjanjian kerja dengan pekerja untuk membayar upah dibawah UMK adalah kesepakatan tersebut menjadi batal demi hukum dikarenakan syarat objektifnya tidak terpenuhi.