URGENSI PENGATURAN APLIKASI VIRTUAL PRIVATE NETWORK SEBAGAI SARANA MEMBUKA PEMBLOKIRAN SITUS YANG MEMUAT UNSUR PORNOGRAFI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA
| Main Author: | Pratama, Bima Yoga |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/2929 |
Daftar Isi:
- Perkembangan teknologi berdampak pada efektifitas kinerja manusia. Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin mudah manusia melakukan aktivitasnya. Dalam dunia maya, seseorang memerlukan privasi terhadap pekerjaan maupun kegiatan yang ia lakukan. Dalam mewadahi kegiatan yang bersifat privasi dapat dilakukan menggunakan aplikasi VPN. Aplikasi VPN bertujuan untuk merahasiakan data pengguna dari eksternal. Namun, fenomena yang terjadi di masyarakat indonesia adalah aplikasi VPN digunakan untuk membuka situs pornografi yang telah diblokir oleh pemerintah. Sehingga perlunya pengaturan mengenai aplikasi VPN untuk mencegah penyalahgunaan yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa urgensi pengaturan aplikasi Virtual Private Network di Indonesia serta menemukan pengaturan VPN pada masa mendatang disertai hal-hal apa saja yang perlu diatur mengenai penggunaan aplikasi VPN. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dalam rangka menemukan prinsip-prinsip dan norma-norma yang relevan dengan isu pengaturan aplikasi VPN di Indonesia, sekaligus membandingkan pengaturan aplikasi VPN di negara lain. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Tahapan penelitian dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk mencari bahan hukum primer, sekunder, tersier kemudian wawancara dengan sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi VPN di Indonesia perlu diatur secara khusus didalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dari adanya penyalahgunaan aplikasi VPN yang dilakukan oleh masyarakat. Akibat dari penyalahgunaan aplikasi VPN dapat menyebabkan dampak yang besar bagi masyarakat dan negara. Aplikasi VPN perlu diatur melalui Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal yang perlu diatur mengenai aplikasi VPN yakni: mengenai perizinan aplikasi VPN, memblokir aplikasi VPN yang gratis, menentukan umur pengguna, membuat Term Of Service, dan mengatur penyalahgunaan