Pelindungan Hukum Bagi Bank Sebagai Kreditor Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Yang Dirampas Oleh Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia
| Main Author: | Sekarini, Adelia Tyas |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/2924 |
Daftar Isi:
- ABSTRAK Pelaksanaan hak tangguungan sebagai jaminan dalam kredit perbankan harus melindungi kedua belah pihak baik debitor maupun kreditor. Atas jaminan hak tanggungan tersebut, kreditor memiliki kedudukan preferen dalam pelunasan pembayaran. Dalam hal dirampasnya objek jaminan oleh negara karena terkait dengan suatu tindak pidana, membuat hak preferen kreditur tidak dapat dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai kedudukan objek jaminan hak tanggungan yang dirampas oleh negara serta mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan bank dalam mempertahankan sita eksekutorialnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu menganalisa dengan memaparkan situasi dan keadaan berdasarkan fakta- fakta yang berhubungan dengan pelaksanaan jaminan hak tanggungan sebagai perjanjian accesoir dari perjanjian kredit yang dikeluarkan oleh bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perampasan untuk seluruhnya yang dilakukan oleh negara terhadap objek yang masih diikat dengan hak tanggungan dalam suatu perjanjian kredit perbankan tidak memperhatikan kepentingan kreditor sebagai pemegang jaminan. Untuk itu terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan atas dirampasnya objek jaminan dapat mengajukan keberatan atas putusan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu diperlukan pula penerapan prinsip 5c’s yang baik dalam penyaluran kredit dalam rangka mengakomodir resiko-resiko kredit macet yang akan ada dikemudian hari