STUDI KASUS MENGENAI PENGERTIAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 291K/PDT.SUS-BPSK/2015 DITINJAU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
| Main Author: | Arafat, Angga Muhammad |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/2909 |
Daftar Isi:
- Subyek perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK pada dasarnya harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh UUPK. Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 291K/PDT.SUS-BPSK/2015, PO. Karunia Bakti membeli Pelumas Meditran SX SAE 15W40 yang dibeli dari Toko Eka Putra yang digunakan untuk kepentingan ganti oli kendaraan bus komersil milik perusahaan PO. Karunia Bakti. Pelumas tersebut menyebabkan kerusakan 15 unit bus milik PO. Karunia Bakti. Permasalahan hukum yang muncul adalah apakah PO. Karunia Bakti termasuk dalam pengertian konsumen yang menjadi Subyek perlindungan yang diatur dalam UUPK dan apakah Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah tepat dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusan Nomor 291K/PDT.SUS-BPSK/2015. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data-data yang relevan dengan penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui: Pertama, Kedudukan hukum PO. Karunia Bakti dalam jual beli Pelumas Meditran SX SAE 15W-40 CH4 dengan Toko Eka Putra adalah bukan konsumen yang sebagaimana dimaksud dalam UUPK akan tetapi hubungan hukum yang terbangun adalah sebagai penjual dan pembeli yang tunduk pada KUH Perdata bukan pada UUPK. Kedua, Penafsiran hukum Majelis Hakim Mahkamah agung tentang konsumen, memiliki perbedaan fundamental dengan penjelasan autentik UUPK.