Tinjauan Yuridis Jasa Penanganan Kargo dan Pos oleh PT Angkasa Pura Logistik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
| Main Author: | S, Putri Rafizha P |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/2853 |
Daftar Isi:
- PT Angkasa Pura Logistik merupakan badan hukum yang bergerak di beberapa bidang, yang mana salah satunya adalah sebagai Regulated Agent dan Operator Terminal Kargo dalam penanganan kargo dan pos di beberapa Bandara, termasuk Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Dalam pelayanan jasa tersebut, Perusahaan ini diduga meduduki Posisi Monopoli dan melakukan Praktek Monopoli sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif dan mengutamakan data sekunder, penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis apakah dalam penanganan kargo dan pos, PT Angkasa Pura Logistik telah memenuhi definisi dan unsur-unsur Posisi Monopoli dan Praktek Monopoli dalam Pasal 17 UU No. 5 tahun 1999. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2), PT Angkasa Pura Logistik terbukti menduduki Posisi Monopoli karena jasa yang ditawarkan tidak memiliki subsitutsi di dalam pasar yang bersangkutan, dan adanya penguasaan pangsa pasar oleh PT Angkasa Pura Logistik sebesar 100%. Namun, unsur-unsur dari Pasal 17 ayat (1) yang menjelaskan mengenai Praktek Monopoli tidak terpenuhi karena PT Angkasa Pura Logistik tidak memiliki kapabilitas untuk menentukan harga jasa yang diproduksi dan menghalangi pelaku usaha untuk masuk dalam pasar, serta tidak melawan hukum di dalam memberikan pelayanan jasa penanganan kargo dan pos.