Pendekatan Rule of Reason Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pembuktian KPPU Terhadap Praktik Kartel Dagang di Indonesia
| Main Author: | Mentari, Puspa |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/2725 |
Daftar Isi:
- Terdapat dua jenis pendekatan dalam penegakan hukum persaingan usaha untuk mengetahui apakah suatu tindakan melanggar UU No. 5 Tahun 1999, yaitu pendekatan per se illegal dan rule of reason. Pendekatan rule of reason adalah penerapan hukum dengan mempertimbangkan alasan – alasan dilakukannya suatu tindakan oleh pelaku usaha. Terkait dengan perumusan kartel dalam UU No. 5 1999, kartel diperiksa menurut prinsip rule of reason. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan rule of reason yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 pada saat proses pembuktian praktik kartel dagang dalam persaingan usaha serta menganalisis akibat hukum terhadap putusan KPPU yang menggunakan pendekatan rule of reason dalam pembuktian kasus praktik kartel. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Tahap penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang berupa data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pertama, diketahui bahwa penerapan pendekatan rule of reason merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada beban pembuktian dan analisis dampak dan dalam menangani perkara kartel, rule of reason ditempuh dengan langkah – langkah membuktikan bahwa alasan – alasan dari pelaku usaha yang diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Kedua sangat sulit ditemukan bukti langsung dalam perkara kartel sehingga KPPU dalam membuktikan kartel dengan pendekatan rule of reason sering menggunakan bukti tidak langsung yang berakibat dapat dibatalkannya putusan KPPU oleh Pengadilan Negeri dengan dasar kedudukan alat bukti tersebut menjadi tidak kuat, karena tidak ada dasar hukum yang mengaturnya. There are two types of theory in business competition law enforcement to know whether an action violates Law no. 5 Year 1999, that is per se illegal approach and rule of reason. The rule of reason approach is the application of law by considering the reasons for an action by a business actor. Related to the formulation of cartel in Law no. 5 1999, the cartel is examined according to the principle of rule of reason. This study aims to analyze the application of the rule of reason approach contained in Law no. 5 of 1999 at the time of proof of cartel trade practice in business competition and also to analyze the effect of law on KPPU decision using rule of reason approach in proof of cartel practice case. The method used in this thesis is normative judicial, The stages of research used is literature study which serves as secondary data, covering primary legal resources, secondary legal resources, and tertiary legal resource. The analysis is conducted qualitatively. According to the research, known that the first application of the rule of reason theory is an approach that focuses on the burden of proof and impact analysis and in handling cartel case, the rule of reason is pursued by steps to prove that the reasons of business actors are regulated in KPPU Regulation No. 04 of 2010 on the Implementation Guideline of Article 11 as unacceptable. The second is very difficult to find direct evidence in cartel case so that KPPU in proving cartel with rule of reason theory often use indirect evidence which result can canceled KPPU decision by District Court with base of position of evidence become not strong, because there are no laws that govern it.