Implementasi Kebijakan Penggunaan Mesin Parkir Elektronik Sebagai Alat Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir Di Kota Bandung
| Main Author: | Aulia, Fadhilla |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/2685 |
Daftar Isi:
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN MESIN PARKIR ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BANDUNG ABSTRAK FADHILLA AULIA 110110140144 Tahun 2016 Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan mengeluarkan kebijakan penggunaan mesin parkir elektronik di ruas-ruas jalan umum. Kebijakan ini selain untuk mengelola parkir liar, juga mengelola juru parkir liar dan diharapkan dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Kota Bandung menerapkan program smart city yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengajak masyarakat Kota Bandung untuk terbiasa dengan sistem-sistem baru didalamnya termasuk penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran. Penggunaan uang elektronik ini juga diterapkan dalam sistem pembayaran mesin parkir elektronik. Penggunaan mesin parkir elektonik yang mulai dioperasikan pada akhir Tahun 2017 ini kenyataannya belum berjalan efektif. Masyarakat Kota Bandung belum siap dengan sistem baru tersebut. Kebanyakan masyarakat belum meliki uang elektronik terkecuali pengguna kendaraan roda empat dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan tol elektronik. Hal tersebut merupakan salah satu dari 3 hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan mesin parkir elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan baik berupa buku, undang-undang, dan jurnal. Studi kepustakaan membutuhkan data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu peneliti juga melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Sektor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran, juru parkir, dan pengguna parkir. Setiap data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara kualitatif yaitu memaparkan data dan fakta yang telah dianalisis dengan rinci dan sistematis. Data yang telah diolah, disajikan dalam bentuk dekskriptif yaitu dengan menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kebijakan penggunaan mesin parkir elektronik tersebut tidak di dasari dengan landasan hukum. Kebijakan yang tidak memiliki dasar hukum mengakibatkan tidak adanya peraturan yang mengikat setiap pihak yang terlibat. Masalah yang muncul dari tidak adanya aturan antara lain, penggunaan mesin parkir tidak berjalan efektif dan tidak cukup membantu meningkatkan PAD Kota Bandung serta pengawasan yang hanya dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing petugas UPT Perparkiran. Adapun aturan yang digunakan adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan hanya mengatur mengenai penetapan tarif parkir saja. Kata kunci: Kebijakan Mesin Parkir Elektronik, Mesin Parkir Elektronik Kota Bandung