PELAKSANAAN MUSYAWARAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PLTU BATANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DIHUBUNGKAN DE
| Main Author: | Prabowo, Ihsan |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/2668 |
Daftar Isi:
- Tanah bagi negara Indonesia mempunyai arti yang penting dan kedudukan yang sangat penting karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selalu memerlukan tanah, karenanya masalah tanah dalam setiap perencanaan pembangunan selalu mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Berbagai upaya dan langkah sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah dengan maksud mengendalikan penggunaan, penguasaan, pemilikan serta pengalihan hak atas tanah. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah menekankan penelitian pada data kepustakaan atau data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara terhadap narasumber yang terkait. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunannya tidak mengacu kepada peraturan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melainkan mengacu pada UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan serta Perpres No. 67 Tahun 2005 yang diubah dengan Perpres No. 13 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Musyawarah antara pihak PT. BPI, Pemerintah dan pemilik tanah dalam rangka penentuan ganti rugi telah mencapai suatu kesepakatan. Akan tetapi kesepakatan tersebut terjadi secara tidak murni karena adanya penyimpangan dalam proses identifikasi dan inventarisasi yang menyebabkan warga Batang secara terpaksa menerima ganti rugi yang dapat dikatakan belum layak.