Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International (2013-2018)
| Main Author: | Virgy, Muhammad Arief |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/23891 |
Daftar Isi:
- Dunia saat ini memasuki era globalisasi dimana salah satu implikasinya yaitu interdepedensi antar negara dikarenakan negara-negara dunia tidak bisa menghasilkan semua komoditas yang dibutuhkannya. Indonesia memanfaatkan peluang dari interdepedensi antar negara tersebut melalui ekspor komoditas kelapa sawit yang merupakan minyak nabati dengan nilai utilitas yang tinggi dan menjadikan Indonesia sebagai eksportir kelapa sawit nomor satu di dunia. Namun, implikasi dari hal tersebut yaitu ekspansi lahan-lahan yang membuat deforestasi hutan Indonesia secara besar-besaran. Greenpeace Indonesia sebagai salah satu NGO yang berfokus pada isu lingkungan memiliki tujuan untuk menghentikan laju deforestasi hutan Indonesia dan lahan gambut yang hilang diakibatkan oleh masifnya industri kelapa sawit. Salah satu produsen yang disorot oleh Greenpeace Indonesia dan ditenggarai melakukan deforestasi secara besar-besaran yaitu Wilmar International. Greenpeace Indonesia menekan Wilmar International untuk berkomitmen mengimplementasikan kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) mereka lewat pembentukan jaringan advokasi transnasional guna membuat powernya cukup untuk menekan Wilmar International. Lewat metode tersebut, Greenpeace Indonesia berhasil membuat Wilmar International terdesak dan menggandeng Aidenvironment untuk memastikan bahwa kelapa sawit yang dijual oleh Wilmar International bebas dari deforestasi. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bagaimana strategi Greenpeace Indonesia dalam membentuk jaringan advokasi transnasional hingga jaringan tersebut menekan dan memantau perilaku aktor target melalui teori Transnational Advocacy Network Keck & Sikkink dimana terdapat empat strategi yang dilakukan oleh sebuah NGO yaitu Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, dan Accountability Politics. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data berasal dari data primer dan sekunder serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal dan artikel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Greenpeace Indonesia sangat optimal dalam melakukan strategi Information Politics dan Leverage Politics. Greenpeace Indonesia memiliki metode yang kreatif dan konfrontatif dalam mengimplementasikan strategi Symbolic Politics sehingga menjadi inspirasi bagi NGO lingkungan lain. Tetapi kelemahan dari strategi ini yaitu Greenpeace Indonesia terkesan eksklusif dalam melakukan aksi-aksinya oleh NGO lingkungan lain khususnya NGO lingkungan yang basisnya domestik. Kelemahan dari empat strategi ini yaitu Accountability Politics dimana Greenpeace Indonesia tidak memiliki komitmen dari Wilmar International yang memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga Greenpeace Indonesia hanya mengandalkan tekanan publik dalam menekan Wilmar International guna berkomitmen menjalankan kebijakan NDPE.