PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG DIBATALKAN KARENA WALI NIKAH YANG TIDAK SAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
| Main Author: | Desi, Fita |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/2210 |
Daftar Isi:
- Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai mahluk yang berkehormatan.Suatu kehidupan rumah tangga yang tercipta dari adanya perkawinan akan terasa menjadi lebih sempurna dengan hadirnya buah hati atau anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah.Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat- syarat (Pasal 22-28 UUP), namun Pasal 22 menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Peraturan Pelaksanaan Pasal 37 dan 38 UUP menyatakan pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif denganmenggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dari buku-buku, jurnal ilmiah dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan memberikan pengaturan yang sama mengenai status anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan. Sang anak tetap merupakan anak sah bagi kedua orang tuanya.Mengenai anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, seyogyanya harus dipahami bahwa anak tersebut tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum dan tanggung jawab ayah biologisnya, peraturan perundangan yang dijadikan rujukan tidak hanya mengacu pada UUP saja, tetapi juga peraturan perundangundangan yang lainnya