IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN DI KECAMATAN PANYILEUKAN TAHUN 2015-2016
| Main Author: | Fatimah, Raden Alika |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/22001 |
Daftar Isi:
- Salah satu cara Pemerintah Kota Bandung sebagai pembuat kebijakan dalam bidang ekonomi yaitu melalui pembangunan dan pemberdayaan adalah dengan meluncurkan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (selanjutnya disebut PIPPK) yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung No 281/2015 yang diperbaharui menjadi Peraturan Walikota No.436/2015 tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung. Sebuah akselerasi pembangunan daerah melalui desentralisasi pembangunan dan pemberdayaan yang kolaboratif. Karena bentuk desentralisasi pembangunan dan pemberdayaan yang berbeda dari kebanyakan program yang sudah ada, implementasi PIPPK menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Panyileukan sebagai salah Satu Kecamatan yang mendapat PIPPK Award tahun 2015 dan 2016 dengan menggunakan model implementasi kebijakan milik Marilee S. Grindle, yang menjadi pisau analisis dari kebijakan ini. Faktor yang memengaruhi dibagi menjadi dua aspek yaitu dari segi konten kebijakan serta konteks kebijakan. Penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kecamatan Panyileukan Pada Tahun 2015-2016” ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan berupa wawancara mendalam, observasi non-partisipatif dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi kebijakan mengenai PIPPK belum memiliki indikator keberhasilan yang jelas, serta belum membiarkan masyarakat dapat mengelola pembangunan secara menyeluruh. Mamun, kebijakan ini sudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan skala kecil di kewilayahan sehingga bukan tidak mungkin pembangunan yang “Merata, Berdaya & Bersama” dapat terwujud.