PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP OBLIGEE ATAS TIDAK DICAIRKANNYA PERFORMANCE BOND DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DARI SURETY COMPANY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG

Main Author: Hidayat, Feridha Medina
Format: bachelorthesis doc-type Bachelors
Bahasa: ind
Terbitan: , 2020
Online Access: http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/22
Daftar Isi:
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP OBLIGEE ATAS TIDAK DICAIRKANNYA PERFORMANCE BOND DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DARI SURETY COMPANY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI Feridha Medina Hidayat 110110160312 ABSTRAK Hadirnya perusahaan asuransi sebagai lembaga yang dapat menerbitkan jaminan memberikan jawaban kepada pelaku usaha jasa konstruksi dengan kemampuan menengah kebawah untuk tetap eksis didalamnya. Sejak penunjukan pemenang tender hingga syarat pencairan suatu jaminan pun telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) selaku perusahaan asuransi yang menerbitkan performance bond kepada PT Borneo Indobara telah menimbulkan sengketa hukum yang panjang dikarenakan pencairan yang seharusnya tanpa syarat ternyata berujung panjang hingga akhirnya timbul permasalahan hukum didalamnya. Tujuan penelitian ini dibuat untuk mengetahui tindakan yang patut untuk dilakukan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dalam pencairan performance bond berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Selanjutnya, untuk mengetahui alternatif tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh PT Borne Indobara guna mendapatkan pencairan performance bond. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu berdasarkan pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif melalui perundang-undangan yang bersangkutan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis dan menguraikan secara lengkap dan menyeluruh yang dikaitkan dengan teori hukum serta penerapan pada praktiknya yang menyangkut permasalahan mengenai pencairan performance bond. Berdasarkan penelitian diperoleh: Pertama, tidak dicairkannya performance bond oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) senyatanya bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Jasa Konstruksi Jo. Pasal 30 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta dapat dinyatakan wanprestasi. Kedua, tindakan hukum yang dapat dilakukan PT Borneo Indobara untuk mendapatkan pencairan atas performance bond adalah dengan mengajukan gugatan secara keperdataan. Kata Kunci: Performance Bond, Jasa Konstruksi, Surety Bond, Surety Company. LEGAL PROTECTION OF OBLIGEE FOR NO THAWED PERFORMANCE BOND IN CONSTRUCTION SERVICES FROM SURETY COMPANY BASED ON LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 2 OF 2017 CONCERNING CONSTRUCTION SERVICES Feridha Medina Hidayat 110110160312 ABSTRACT The presence of an insurance company as an institution that can issue guarantees provides answers to business operators in construction services with the ability of the middle to lower to exist in it. Since the appointment of the winner of the tender until the conditions for disbursement of a guarantee has also been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 concerning Construction Services. PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) as the insurance company that issued the performance bond to PT Borneo Indobara has caused a long legal dispute due to disbursement that was supposed to be unconditionally turned out to be long-term until finally legal issues arose therein. The purpose of this study was made to determine the appropriate actions to be taken by PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) in disbursing performance bonds based on Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services. Furthermore, to find out alternative legal actions that can be taken by PT Borne Indobara in order to obtain a performance bond disbursement. The research method used in this study is normative juridical, which is based on the rules or norms of positive law through the relevant legislation. The research specification used is descriptive analysis, which is carried out by analyzing and describing in a complete and comprehensive manner related to legal theory and its application in practice concerning issues regarding the disbursement of performance bonds. Based on the research obtained: First, the performance bond was not disbursed by PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) in fact contrary to the provisions stipulated in Article 57 paragraph (3) of the Jo Construction Services Act. Article 30 paragraph (4) of Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods / Services and may be declared in default. Second, legal action that can be done by PT Borneo Indobara to obtain disbursement of the performance bond is to file a civil suit. Key Words: Performance Bond, Construction Service, Surety Bond, Surety Company.