Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta
| Main Author: | P, Landrikus |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/21751 |
Daftar Isi:
- Latar belakang penelitian ini adalah lambat dan tidak kunjung selesai nya penanganan permasalahan kemacetan di Provinsi DKI Jakarta. Adapun Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis formulasi kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berarti menggunakan teknik pengumpulan data seperti studi pustaka dan studi lapangan serta melalui teknik purposive yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya hasil penelitian dianalisis melalui metode deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan 4 tahapan yaitu pada perumusan masalah terdapat isu strategis masalah perhubungan di Provinsi DKI Jakarta. Pada penyusunan agenda, dihasilkan grand design Pola Transportasi Makro. Pada pemilihan alternatif kebijakan, dipilih bentuk pembangunan moda transportasi MRT dan operator pengelola yaitu PT MRT Jakarta. Pada penetapan kebijakan dihasilkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 dan Nomor 3 Tahun 2008. Berdasarkan analisis data, diperoleh simpulan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan tahapan formulasi kebijakan publik dalam penyelesaian masalah kemacetan. Akan tetapi rangkaian tahapan formulasi kebijakan tidak berjalan dengan baik, khususnya pada tahap pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah terkait dengan pembangunan MRT dan pembentukan BUMD PT MRT Jakarta.