MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PENANGANAN MASALAH PENDERITA GANGGUAN JIWA BERAT (SKIZOFRENIA) DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 STUDI PADA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN DINAS KESEHATAN KOTA
| Main Author: | Elfatih, Zakky |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/21732 |
Daftar Isi:
- Pengambilan judul dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka gangguan jiwa berat di Provinsi DIY berdasarkan Riskesdas Tahun 2013 oleh karena itu peneliti melakukan penelitian terkait manajemen Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam menangani hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses manajemen pemerintahan dilihat dari aspek perencanaan pemerintahan, pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, penggunaan sumber-sumber pemerintahan, dan kontrol pemerintahan itu sendiri. Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi yang dilakukan terhadap intansi atau individu terkait yang menjadi informan dalam penelitian, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan, perencanaan pemerintahan dalam penanganan masalah skizofrenia dilakukan dengan cara membuat program Desa Siaga Sehat Jiwa serta program Kampung Ramah Jiwa tetapi program Kampung Ramah Jiwa dibatalkan karena tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinsosnakertrans. Hal lainnya yaitu dengan menggunakan UPT Panti Karya. Pengorganisasian pemerintahan dilakukan dengan cara rekruitmen SDM yaitu pendamping lokal, fasilitator dan kader kesehatan jiwa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam sosialisasi program Desa Siaga Sehat Jiwa. Penggerakkan sumber-sumber pemerintahan dilakukan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program Desa Siaga Sehat Jiwa yang bertujuan untuk menghapus stigma negatif terhadap para penderita skizofrenia. Akan tetapi, di lapangan hasil dari kegiatan belum dilakukan secara intens dan konsisten dilihat dari masih kurangnya sosialisasi terkait dengan program. Dilihat dari kontrol pemerintahannya, maka pengawasan yang dilakukan masih kurang efektif terutama di tingkat Dinsosnakertrans dengan gagalnya program Kampung Ramah Jiwa. Dengan demikian kesimpulan yang didapat dari penelitian ini bahwa manajemen pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanganan masalah skizofrenia melalui program-program yang ada belum berjalan optimal. Dalam perencanaan pemerintahan masyarakat tidak dilibatkan sehingga menyebabkan ada program yang tumpang tindih kewenangan. Dalam pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, jumlah SDM yang ada di UPT Panti Karya yang merupakan naungan Dinsosnakertrans masih tidak seimbang dengan kondisi penghuni di dalamnya sehingga penanganannya kurang maksimal. Dalam penggunaan sumber-sumber pemerintahan, koordinasi dan komunikasi antar instansi masih belum baik berdasarkan masalah adanya program yang dibatalkan karena terdapat program sejenis, diharapkan kedepannya koordinasi dan komunikasinya lebih ditingkatkan. Dari kontrol pemerintahan, proses pengawasan yang dilakukan oleh walikota Yogyakarta serta Dinsosnakertrans masih belum maksimal karena terdapat program yang menyalahi tupoksi dari instansi tersebut.