IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG REVITALISASI BANGUNAN CAGAR BUDAYA (SUATU STUDI DI KOTA BANDUNG TAHUN 2009 2014)
| Main Author: | Wibowo, Jannatiantoro |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/21708 |
Daftar Isi:
- Penelitian dilakukan dengan memfokuskan pada upaya untuk membahas permasalahan dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang revitalisasi bangunan cagar budaya di Kota Bandung tahun 2009-2014. Didasari pada permasalahan pembongkaran bangunan cagar budaya di Kota Bandung yang menghilangkan nilai estetik dan arsitektur yang khas dari bangunan cagar budaya, dalam penanganannya Pemerintah Kota Bandung sudah mengeluarkan kebijakan Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya, maka penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana suatu kebijakan bisa diimplementasikan dengan efektif dengan meninjau aspek isi kebijakan, informasi kebijakan, dukungan, serta pembagian potensi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan yang berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara ditujukan kepada para penggerak revitalisasi bangunan cagar budaya di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Budayawan/Sejarahwan, Komunitas Bandung Heritage, dan Pengelola Bangunan Cagar Budaya di Kota Bandung. Berdasarkan penelitian yang telah dijalani, maka diperoleh hasil penelitian, bahwa dalam implementasi kebijakan revitalisasi bangunan cagar budaya di Kota Bandung ditinjau dari aspek isi kebijakan, informasi kebijakan, dukungan, serta pembagian potensi berdasarkan teori Maarse, maka implementasi kebijakan kebijakan revitalisasi bangunan cagar budaya di Kota Bandung belum efektif. Implementasi kebijakan revitalisasi bangunan cagar budaya di Kota Bandung bisa berjalan dengan efektif jika ada perubahan secara bertahap dari aspek isi kebijakan, informasi kebijakan, dukungan, serta pembagian potensi. Hal ini diperlukan karena keempat aspek ini saling mempengaruhi dalam implementasi kebijakan revitalisasi bangunan cagar budaya di Kota Bandung.