IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM PEMBANGUNAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI DI SITU BABAKAN SRENGSENG SAWAH JAKARTA SELATAN
| Main Author: | Gumilar, Ratna Citra |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/21415 |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan. Latar belakang penelitian ini didasari bahwa kenyataan di lapangan implementasi kebijakan dalam Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta belum optimal dalam pelaksanaannya, bahkan pembangunan Perkampungan Budaya Betawi ini yang sudah berjalan kurang lebih 7 tahun sejak tahun 2005 belum menunjukan keselesaian dalam pembangunan secara menyeluruh. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam pembangunan Perkampungan Budaya Betawi? Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan?,dan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi hambatan implementasi kebijakan?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran aparat pelaksana yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan dalam mengimplementasikan kebijakan dalam pembangunan Perkampungan Budaya Betawi agar berjalan dengan baik serta tercapai dengan optimal. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi lapangan, wawancara dan melalui studi pustaka. Penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta dan Suku Dinas Kebudayaan . Untuk melengkapi data, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Lembaga Pengelola Perkampungan Budaya Betawi, Kelurahan Srengseng Sawah, dan masyarakat sekitar Perkampungan Budaya Betawi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 belum dilakukan dengan optimal. Penggunaan faktor komunikasi seperti sosialisasi terhadap masyarakat belum merata, Sumber daya seperti kualitas SDM belum memadai, ketersediaan dana sangat belum memadai, Disposisi seperti pemahaman aparat pelaksana tidak didukung dengan kesungguhan sikap aparat dan Struktur Birokrasi cukup baik dan sederhana sehingga memudahkan dilakukannya koordinasi dan dapat mendukung implementasi kebijakan. Dari beberapa hambatan tersebut dilakukan upaya, seperti komunikasi tidak langsung kepada masyarakat melalui selebaran, pertemuan dan pendekatan terhadap masyarakat, pemungutan dari masyarakat untuk meringankan beban biaya operasional, pencarian solusi dalam permasalahan kebijakan lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan dalam pembangunan Perkampungan Budaya Betawi dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta belum dilaksanakan dengan baik sehingga hasil yang dicapai dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 juga belum optimal.