IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN DI KOTA BANDUNG
| Main Author: | Widianto, Rahman |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/21382 |
Daftar Isi:
- ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bagaimana implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung untuk menata pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern dengan fokus tujuan melindungi pasar tradisional dan usaha kecil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2009 tentang penataan pasat tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern dari aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana kebijakan, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana, Lingkungan ekonomi, sosial dan politik Dalam Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskripitif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan ditentukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern masih belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana kebijakan, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana, Lingkungan ekonomi, sosial dan politik kurang berjalan optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan dalam penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern terutama dalam melindungi pasar tradisional dan usaha kecil di Kota Bandung belum dilaksanakan dengan maksimal sehingga hasil yang dicapai dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2009 juga belum berjalan optimal.