PEMBERDAYAAN PEMULUNG OLEH DINAS SOSIAL DI KECAMATAN BANTAR GEBANG KOTA BEKASI
| Main Author: | Noval, Moch |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/21266 |
Daftar Isi:
- ABSTRAK Judul dari penelitian ini adalah Pemberdayaan Pemulung Oleh Dinas Sosial di Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi. Penelitian ini didasari pada kondisi pola pemberdayaan pemulung baik dari aspek usaha maupun aspek kelembagaan, yang memungkinkan pemulung dapat meningkatkan akses terhadap peningkatan pendapatan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, sehingga dapat meningkatkan potensi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan, yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Bekasi dan PT. Godang Tua Jaya di TPST Bantargebang Kota Bekasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa Keberadaan TPST Sampah Bantarbebang melibatkan beberapa aktor (pemerintah, swasta, dan masyarakat) memerlukan adanya kebijakan yang komprehensif yang memperhatikan dampak dari keberadaan TPST Bantargebang dampak yang ditimbulkan berupa fisik, kimia, biologi, ekonomi, sosial dan budaya. Pola pemberdayaan pemulung baik dari aspek usaha maupun aspek kelembagaan masih lemah, yang memungkinkan pemulung dapat meningkatkan akses terhadap peningkatan pendapatan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, sehingga dapat meningkatkan potensi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. UU No. 8 Tahun 2008 dan Perda Kota Bekasi No. 15 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di kota bekasi sebagai peraturan pelaksana, belum adanya peraturan yang tegas yang mengatur tentang peranan pemulung, sehingga pemulung masih dicitrakan sebagai ketidaknyamanan dan menjadi sumber keresahan sosial atau masyarakat. Sehingga, Pemulung belum mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan pengakuan dalam menjalani kehidupannnya sebagai pemulung. Masih kurangnya pengetauan pemulung terhadap teknologi daur ulang sampah dan kurangnya permodalan usaha teknologi daur ulang sampah. Belum terlaksananya kelembagaan pengembangan usaha bagi pemulung, sehingga kondisi perekonomian para pemulung masih bergantung pada para Bandar atau pemilik modal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi berupa kebijakan pengarahan pemberdayaan pemulung. Pendekatan birokrasi masih diperlukan untuk mengarahkan pemberdayaan pemulung. Akselerasi pemberdayaan pemulung dapat dilakukan dengan peningkatan capacity building melalui diklat, pendampingan, advokasi, dan pemberian pengalaman teknis (magang). Segera dibuatkan payung hukum yang tegas supaya keberadaan pemulung tidak dipandang sebelah mata sebagai kaum marginal dan menjadi sumber keresahan sosial. Perlu cara pandang dan kesamaan didepan hukum supaya hak dan kewajibannya sebagai warga negara dapat terjamin, diakui keberadaan dan peranannya di masyarakat sesuai dengan hak perlindungan negara. Pemberdayaan pemuulung melalui usaha dengan kelembagaan pendirian koperasi pemulung dan optimalisasi koperasi pemulung.