Tinjauan Yuridis Terhadap Kesesuaian Antara Konsep Free Flow of Skilled Labour dalam ASEAN Economic Community Blueprint dengan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Tenaga Kerja Asing di Indonesia
| Main Author: | Lustiyani, Desy |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/2094 |
Daftar Isi:
- Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan sebuah cita-cita yang dicetuskan oleh pemimpin negara ASEAN sejak dideklarasikannya ASEAN Concord II di Bali tahun 2003. Adapun cita-cita dari MEA adalah melakukan liberalisasi demi terciptanya perekonomian yang stabil, makmur, dan kompetitif di kawasan regional ASEAN. Salah satu cita-cita tersebut adalah adanya free flow of skilled labour (arus bebas tenaga kerja terampil), di mana diharapkan tenaga kerja terampil di kawasan dapat melakukan mobilisasi tanpa adanya hambatan yang substansial antar negara anggota ASEAN. Namun demikian, untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut tidaklah cukup melalui perjanjian maupun deklarasi yang dicetuskan dalam instrumen hukum ASEAN saja, melainkan diperlukan adanya peraturan perundang-undangan nasional yang mendukung pengimplementasian dari kesepakatan tersebut. Diperlukan adanya harmonisasi hukum yang berfungsi untuk mencapai kesesuaian di mana negara melakukan perubahan peraturan agar dapat selaras dengan kesepakatan yang telah diatur bersama. Tulisan ini dibuat untuk memahami sejauh mana telah terjadi kesesuaian antara instrumen regional ASEAN dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menitikberatkan pada norma hukum dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, terutama masyarakat regional ASEAN. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara, untuk kemudian dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan telah terjadi proses harmonisasi dimana telah terjadi kesesuaian antara instrumen hukum regional ASEAN dengan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian masih ditemukan beberapa hal dalam peraturan perundang-undangan yang belum sesuai secara jiwa liberalisasi ASEAN maupun dalam pelaksanaan teknis dalam perundang-undangan nasional. Indonesia sebagai bagian dari perjanjian ASEAN memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut peraturan perundang-undangan agar dapat mengakomodasi pelaksanaan free flow of skilled labour ini.