UPAYA CINA DALAM MENCAPAI KEPENTINGAN NASIONAL MELALUI KEBIJAKAN ONE BELT ONE ROAD PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA (2013-2017)

Main Author: Azmi, Afifah
Format: bachelorthesis doc-type Bachelors
Bahasa: ind
Terbitan: , 2019
Online Access: http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/20276
Daftar Isi:
  • Kebijakan luar negeri One Belt One Road merupakan kebijakan besar Cina sebagai penanda era kepemimpinan Presiden Xi Jinping berdasarkan sejarah Jalur Sutera Kuno. Pada setiap kunjungan kebijakan One Belt One Road di Indonesia, Cina menegaskan untuk menjadi negara yang membawa solusi dan manfaat bagi semua. Tentu kebijakan One Belt One Road ini ditujukan untuk mencapai kepentingan tertentu. Untuk mencapai keberhasilan kebijakan One Belt One Road, Cina menggunakan instrumen yang disesuaikan dengan kepentingan Cina dan kebutuhan negara anggota, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan dibalik kebijakan dan instrumen yang digunakan pada kebijakan luar negeri tersebut di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kebijakan luar negeri sebagai pijakan dalam membahas kepentingan dan instrumen kebijakan One Belt One Road. Peneliti akan mengkaji kepentingan kebijakan One Belt One Road melalui kepentingan inti, tujuan-antara, dan tujuan jangka panjang. Kemudian peneliti mengidentifikasi instrumen ekonomi yang sesuai dengan Cina gunakan pada kebijakan tersebut yang didasari oleh kebutuhan konektivitas infrastuktur Indonesia dan kepentingan nasional Cina. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan validasi data melalui triangulasi. Sumber yang digunakan pada penelitian berasal dari sumber primer berupa wawancara informan berserta sumber sekunder. Cina memiliki kepentingan di Indonesia berkenaan dengan permasalahan overcapacity domestik, upaya Cina untuk mencapai Mimpi Cina Peremajaan Besar Bangsa Cina, serta kepentingan kedaulatan Laut Cina Selatan. Instrumen yang digunakan berdasarkan pada kebutuhan infrastuktur Indonesia melalui bantuan luar negeri berupa pinjaman pembangunan infrastuktur yang disesuaikan dengan Poros Maritim Dunia dan percepatan pembangunan.