Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Zonasi Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kota Bandung
| Main Author: | Fahrurizki, Agung Indra |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/19340 |
Daftar Isi:
- Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Zonasi Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri tahun ajaran 2019/2020 di Kota Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap kebijakan PPDB di Kota Bandung khususnya pada jenjang SMA Negeri. PPDB di Kota Bandung berpedoman kepada Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang pedoman penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa. Penggunaan sistem zonasi pada PPDB merupakan suatu hal yang baru sehingga memunculkan permasalahan. Dalam menelusuri persoalan di atas, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan Donald P. Warwick yang mencakup faktor pendorong yang terdiri dari komitmen pimpinan politik, kemampuan organisasi, komitmen para pelaksana dan dukungan kelompok kepentingan. Sementara faktor penghambat terdiri dari banyaknya aktor yang terlibat, terdapat komitmen ganda, kerumitan pelaksanaan dan jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi lapangan(observasi dan wawancara) dan studi kepustakaan. Teknik penentuan informan yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Zonasi Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri tahun ajaran 2019/2020 di Kota Bandung faktor pendorong dengan komitmen pimpinan politik dan para pelaksana yang baik dilihat dari kepercayaan, keterlibatan dan loyalitas juga adanya dukungan dari kelompok kepentingan. Hanya saja kemampuan pelaksana kurang baik karena adanya kekakuan dalam pengoperasikan sistem teknologi informasi PPDB. Faktor penghambat komitmen ganda, banyaknya aktor yang terlibat dan jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak sudah dapat diatasi. Hanya kerumitan pelaksanaan masih terjadi, belum terbiasanya menggunakan teknologi informasi dalam PPDB, terbatasnya jumlah sekolah dan terbatasnya jumlah pelaksana.