Jejaring Kebijakan dalam Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Bandung
| Main Author: | Sanjaya, Muhammad Jodi |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/19335 |
Daftar Isi:
- ABSTRAK Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai Jejaring Kebijakan dalam Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap kebijakan penyediaan hunian yang layak bagi MBR di Kabupaten Bandung yang melibatkan berbagai aktor multisektor seperti dari pemerintah, pengembang perumahan swasta, akademisi, masyarakat, dan media massa. Aktoraktor tersebut saling mempertukarkan sumber daya berupa informasi atau keahlian untuk mencapai tujuan bersama. Namun, jejaring kebijakan yang ada saat ini masih belum membawa perubahan yang signifikan dalam penyediaan perumahan bagi MBR di Kabupaten Bandung. Dalam menelusuri persoalan di atas, penelitian ini menggunakan teori dimensi jejaring kebijakan oleh Frans Van Waarden (1992) yang mencakup aktor, fungsi, struktur, pelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik penentuan informan yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jejaring kebijakan dalam pembangunan perumahan bagi MBR di Kabupaten Bandung belum memenuhi dimensi-dimensi jejaring kebijakan, diantaranya yaitu peran dari masyarakat sendiri belum terlibat secara langsung dan cenderung kurang aktif karena saat ini aspirasi dan keluhan masyarakat hanya disampaikan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tidak adanya mekanisme kerja yang dibangun dalam jejaring kebijakan, tidak adanya jadwal pertemuan secara rutin yang dilakukan antar aktor sehingga koordinasi yang dilakukan lebih sering melalui Whatsapp Group saja, dan para aktor kebijakan kurang memaksimalkan saluran informasi yang ada saat ini. Kata Kunci : Jejaring kebijakan, aktor, MBR, perumahan, koordinasi.