Implementasi Program Memberikan Pelayanan Keliling (Mepeling) Akta Kelahiran oleh Dinas Kependuduan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Main Author: Hermansyah, Yayang
Format: bachelorthesis doc-type Bachelors
Bahasa: ind
Terbitan: , 2019
Online Access: http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/19309
Daftar Isi:
  • Akta kelahiran merupakan alat bukti autentik yang mempunya kekuatan hukum sebagai identitas diri dan menunjukkan status kewarganegaraan. Penelitian dengan judul Implementasi Program Memberikan Pelayanan Keliling (Mepeling) Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ini berawal dari rendahnya kepemilikan akta kelahiran di Kota Bandung yang didominasi oleh anak usia 0-18 tahun sebanyak 477.273 jiwa yang belum memiliki akta kelahiran. Berangkat dari hal itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung membuat suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran. Untuk menyeselesaikan permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teori kesesuaian yang dikemukakan oleh David C. Korten berkenaan dengan implementasi suatu program. Terdapat 3 (tiga) dimensi, diantaranya yaitu: Kesesuaian antara program dengan manfaat, kesesuaian antara organisasi pelaksana dengan program dan kesesuaian antara penerima manfaat (kelompok sasaran) dengan organisasi pelaksana. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara dan dookumen. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Memberikan Pelayanan Keliling (Mepeling) Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung belum berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari tiga teori kesesuaian. Pertama, kesesuaian antara program dengan manfaat sudah cukup baik, hal tersebut ditandai dengan adanya kejelasan tujuan dengan manfaat. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana dilihat dari aspek sumber daya manusia yang terlibat dalam program tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2015. Dan ketiga, kesesuaian antara penerima manfaat dengan organisasi pelaksana bahwa belum adanya komunikasi yang baik diantara keduanya. Sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil hanya diawal saat program ini muncul, dan untuk selanjutnya sosialisasi hanya dilakukan melalui media sosial. Sedangkan, tidak semua masyarakat aktif menggunakan media sosial.