Implementasi Peraturan Walikota tentang Tarif Jasa Pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Studi di Unit Pasar Kiaracondong

Main Author: Iriany, Ria
Format: bachelorthesis doc-type Bachelors
Bahasa: ind
Terbitan: , 2017
Online Access: http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/19113
Daftar Isi:
  • ABSTRAK Penelitian ini berjudul “ Implementasi Peraturan Walikota tentang Tarif Jasa Pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Studi di Unit Pasar Kiaracondong”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu ketimpangan antara jumlah realisasi dan target pendapatan. Adanya indikasi masalah mengenai kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada pedagang atas adanya suatu perubahan kebijakan yang secara lisan masih relatif minim, Kurangnya Sumber Daya Manusia, Kemampuan dan ketegasan sebagai petugas dalam menjalankan kebijakan belum optimal, dan Struktur Organisasi Unit Pasar Kiaracondong belum jelas dan tidak adanya SOP dan tupoksi yang jelas mengenai Unit Pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota tentang Tarif Jasa Pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung di Unit Pasar Kiaracondong. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari George C. Edwards III (1980) mengenai empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan secara efektif, meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota tentang Tarif Jasa Pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung di Unit Pasar Kiaracondong masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari empat faktor yang memepengaruhi implementasi kebijakan secara efektif cenderung belum terpenuhi. Dimana empat faktor tersebut adalah: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Adapun saran yang diberikan yaitu perlunya menyelenggarakan sosialisasi secara mendalam, penambahan sumber daya manusia, mengganti sistem yang serba manual menjadi berbasi IT, diperlukan perubahan atau revisi mengenai kebijakan atau aturan yang di pakai saat ini.