IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FREE TRADE ZONE (FTZ) PADA PEREDARAN ROKOK KHUSUS KAWASAN BEBAS DI KEPULAUAN BATAM
| Main Author: | Zaahidah, Asmaa |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/19098 |
Daftar Isi:
- Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Free Trade Zone (FTZ) pada Peredaran Rokok Khusus Kawasan Bebas Di Kepulauan Batam”. Latar belakang dari penelitian ini adalah guna memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha dibidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya. Maka pemerintah membuat kebijakan tentang Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganggati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah kawasan yang bebas dari penggunaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Adanya kebijakan FTZ diharapkan mampu mendatangkan devisa bagi Negara serta dapat memberi pengaruh dan manfaat besar bagi Indonesia, untuk dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan kepariwisataan dan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri. Dengan adanya pembebasan cukai pada rokok yang ada di Kepulauan batam dapat menarik banyak wisatawan yang datang untuk membeli Rokok Khusus Bebas Kawasan Batam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan FTZ pada peredaran Rokok Khusus Kawasan Bebas Di Kepulauan Batam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Richard Matland. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan FTZ pada peredaran rokok khusus kawasan bebas Di Kepulauan Batam belum berjalan dengan baik, karena dengan dibebaskannya cukai mengakibatkan jumlah konsumen rokok meningkat dan menyebabkan kerugian bagi kesehatan masyarakat di Kepulauan Batam. Dan isi kebijakan FTZ tidak selaras dengan Program Kementrian Kesehatan yang mencanangkan Indonesia Bebas Rokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Saran dari penelitian ini yaitu perlu adanya peninjauan kembali kebijakan Free Trade Zone (FTZ) pada peredaran rokok agar isinya selaras dengan kebijakan lainnya dan tidak menimbulkan kerugian, dan diperlukaan kordinasi yang baik antar instansi pelaksana kebijakan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Free Trade Zone, Peredaran Rokok