IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APLIKASI ELECTRONIC MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (E-MUSRENBANG) DI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG
| Main Author: | Damayanti, Devi |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/19079 |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pemerintah Kota Bandung yang semakin serius dalam pengembangan tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan konsep Smart City. Perencanaan Pembangunan Kota berbasis teknologi informasi komunikasi atau aplikasi online menjadi elemen sangat penting dalam melibatkan masyarakat dan pemerintah Kota Bandung untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan urusan perkotaan, layanan publik perkotaan dan tata kelola pemerintahan kota. Namun pelaksanaan e-Musrenbang di Kota Bandung menunjukkan adanya ‘digital divide’. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan aplikasi electronic musyawarah perencanaan pembangunan (e-Musrenbang) di Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Dalam melakukan analisis penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III (1980). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penetuan informan dilakukan dengan teknik purposive. Informan terdiri Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung, Kecamatan Cibiru, Kelurahan Cipadung dan Masyarakat Kecamatan Cibiru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi pustaka. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara struktur birokrasi pelaksaan e- Musrenbang di Kecamatan Cibiru menunjukkan dampak positif dimana prosesnya lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan ini, masih mengalami hambatan yang berkaitan dengan aspek komunikasi, sumberdaya, dan sikap pelaksana. Penelitian menemukan bahwa meskipun kerjasama antara Bappelitbang Kota Bandung (Pemerintahan), IAITB Jabar (Akademisi), Relawan e-Musrenbang (Civil Society), dan Telkomsel (Bisnis), mampu menekan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengimplementasikan suatu rencana program, namun dalam prakteknya masih menghadapi berbagai permasalahan mengenai bagaimana Bappelitbang kota Bandung menurunkan digital divide diantara para user e-Musrenbang. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah membuat affirmative action policy dengan menggunakan data dari laporan operator maupun Kelurahan, dimana Ketua RW yang memiliki keterbatasan kemampuan literasi komputer dimasukkan dalam suatu program pelatihan yang diselenggarakan di Kelurahan satu bulan sebelum pelaksanaan e-Musrenbang