Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bandung
| Main Author: | Shabrina, Tia |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/18947 |
Daftar Isi:
- ABSTRAK Penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Bandung. Latar belakang penelitian ini adalah kompleksnya permasalahan anak yang terjadi di Kota Bandung terutama dalam masalah perlindungan khusus bagi anak. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah Kota Bandung membuat kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mengatur tentang pengembangan Kota Layak Anak di Kota Bandung. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung menjadi leading sector dari kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Bandung. Untuk meneliti implementasi kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Bandung, peneliti menggunakan teori pengelolaan implementasi kebijakan publik dari Michael Hill dan Peter Hupe (2002) yang terbagi ke dalam tiga kegiatan operasional yaitu mengelola proses kebijakan, mengelola hubungan antar organisasi, dan mengelola hubungan eksternal dan internal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik dalam menyampaikan pembahasan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur, studi lapangan, dan studi dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 17 orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Bandung dalam pemenuhan hak perlindungan khusus bagi anak sudah dilaksanakan sesuai dengan aktifitas operasional pengelolaan implementasi kebijakan, namun masih belum mencapai hasil yang optimal. Dalam mengelola proses kebijakan kurang jelasnya tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga terkait menyebabkan interaksi belum terjalin dengan baik. Dalam mengelola hubungan antar organisasi masih terdapat pelaksana yang belum memiliki kompetensi khusus mengenai anak, sumber daya yang kurang juga menghambat sosialisasi dan kerjasama antar organisasi. Terakhir dalam mengelola hubungan eksternal dan internal, koordinasi antar instansi masih terhambat oleh birokrasi dari masing-masing instansi dalam memberikan pelayanan bagi korban anak, sehingga manajemen akun pun belum dapat terpenuhi dengan baik. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengembangan Kota Layak Anak, Kota Bandung