IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESETARAAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT DI KOTA BANDUNG (Studi pada Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Umum di Kota Bandung)
| Main Author: | Septi, Resdilla |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/18934 |
Daftar Isi:
- Kesetaraan dalam kehidupan dan penghidupan bagi semua kelompok masyarakat terutama penyandang disabilitas merupakan kewajiban pemerintah. Karena sebagian besar dari kaum difabel tersebut hidup dalam kondisi rentan dan berada di bawah kemiskinan. Kondisi ini salah satunya dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan kaum difabel oleh pemerintah, yaitu aksesibilitas. Menanggapi isu-isu tersebut, Pemerintah Kota Bandung menetapkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, dimana aksesibilitas menjadi bagian tak terpisahkan di dalamnya. Namun pada kenyataannya aksesibilitas sampai sekarang belum berhasil diwujudkan. Banyak sarana dan prasarana umum di Kota Bandung yang aksesibilitasnya terabaikan oleh Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang implementasi Kebijakan Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat di Kota Bandung (studi pada aksesibilitas sarana dan prasarana umum di Kota Bandung). Selain itu penelitian juga bertujuan untuk mengetahui masalah serta hambatan-hambatan selama proses implementasi. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi pustaka. Sedangkan informan penelitian menggunakan teknik purposive dan snowball. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat di Kota Bandung terutama aksesibilitas sarana dan prasarana bagi kaum difabel tidak didukung oleh anggaran yang memadai. Pegawai di SKPD selaku implementor kebijakan pun sebagian besar berpendidikan rendah. Selain itu, kondisi lingkungan yang tidak kondusif juga telah menghambat proses implementasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hanya tiga dari enam faktor yang berhasil terpenuhi dalam implementasi kebijakan, dan input kebijakan (kecukupan anggaran) menjadi faktor yang sangat menentukan implementasi kebijakan tersebut. Kata Kunci: Kesetaraan, Kebijakan, Implementasi, Aksesibilitas, Disabilitas.