IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH DINAS KOPERAS, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BANDUNG
| Main Author: | Akbar, Muhammad |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/18892 |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilatarbelakangi dari permasalahan mengenai implementasi kebijakan tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Daerah tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menegah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Variabel-variabel tersebut adalah Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber daya, Hubungan antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Disposisi Implementor, serta Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta studi pustaka melaui dokumen-dokumen. Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber informan yang didapatkan di lapangan. Berdasarkan hasil kajian lapangan, penulis menemukan bahwa pada variabel standar dan sasaran kebijakan masih belum tercapai. Pada variabel sumberdaya dibagi menjadi dua perspektif yaitu manusia dan finansial, secara finansial sumberdaya mencukupi hanya sumberdaya manusia kurang serta tidak kreatif dan inovatif. Pada variabel hubungan antar organisasi menunjukan hasil yang baik, hanya hubungan ke masyarakat yang kurang, dilihat dari minimnya sosialisasi. Pada variabel karakteristik agen pelaksana dibagi menjadi dua perspektif yaitu Fragmentasi dan Standard Operasianal Procedure (SOP), SOP sudah ada, namun fragmentasi hanya bersifat fungsional saja. Pada variabel disposisi implementor, implementor bersifat netral. Kemudian dari variabel sosial, masyarakat menolak, namun secara ekonomi dan politik mencari keuntungan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Daerah tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung belum berjalan dengan optimal karena variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut belum terpenuhi. Seperti masih banyaknya penjual minuman beralkohol tanpa izin, kurangnya sumberdaya manusia, tidak adanya program inovatif yang mendukung implementasi perda tersebut, kurangnya sosialisasi, serta kurang tegasnya implementor dalam memberikan sanksi bagi para pelanggar peraturan tersebut. Kata Kunci: Kebijakan Minuman Beralkohol, Implementasi Kebijakan, Variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan.