Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Tentang Permohonan Pailit PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) Oleh Mantan Karyawannya
| Main Author: | Riswandi |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/1857 |
Daftar Isi:
- Kepailitan merupakan kondisi dimana debitor yang telah dinyatakan pailit tidak dapat melakukan tindakan-tindakan keperdataan, dalam arti lain, debitor tersebut telah kehilangan hak-hak keperdataannya (volkomen handelings bevoegheid) dalam mengelola dan mengurus segala kekayaan dan aset-asetnya.Pengertian Pailit dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus permohonan kepailitan yang diajukan mantan karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanserta bagaimana perlindungan hukum mantan karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines pasca permohonan kepailitan ditolak, ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penulisan studi kasus ini dibuat berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif, yakni membatasi lingkup pemecahan masalah berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, literatur akademis, serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan. Spesifikasi penulisan yang dilakukan adalah deskriptif analitis selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil: Pertama,bahwa sebenarnya kedua Pemohon mempunyai kedudukan hukum untukmengajukan permohonan pailit terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines, karena PT Merpati Nusantara Airlines merupakan BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas, sedangkan yang diatur dalam UU Kepailitan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya berlaku bagi BUMN yang berbentuk Perum, dan PT Merpati Nusantara Airlines juga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai syarat kepailitan. Kedua, Perlindungan hukum terhadap hak-hak karyawan setelah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT. Merpati Nusantara Airlines tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam hal pemberian hak-hak normatif kepada karyawan.