KONTRIBUSI PENDAPATAN PETANI DARI USAHATANI BELIMBING TERHADAP PENDAPATAN KELUARGA PETANI (Studi Kasus di Kelompok Tani Laris Jaya II, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok)
| Main Author: | H, Christine Juliana |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/15864 |
Daftar Isi:
- Kontribusi Pendapatan Petani dari Usahatani Belimbing terhadap Pendapatan Keluarga Petani (Studi Kasus di Kelompok Tani Laris Jaya II, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok). Dibawah Bimbingan LIES SULISTYOWATI. Belimbing merupakan komoditas unggulan Kota Depok yang ditetapkan sebagai ikon kota. Seiring dengan penetapan tersebut, terdapat banyak program pemerintah yang mendukung usahatani belimbing agar tetap berlangsung dan menguntungkan petani, ditengah isu tertinggalnya pembangunan pertanian perkotaan saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan keluarga petani belimbing, kontribusi pendapatan usahatani belimbing, dan permasalahan yang sedang dihadapi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2013 di Kelompok Tani Laris Jaya II, Kelurahan Mampang. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik penelitian studi kasus. Analisis data yang digunakan adalah analisis pendapatan, R/C, dan kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan bersih rata-rata usahatani belimbing pada satu musim panen adalah Rp 3.318.409,41 dengan R/C sebesar 2,05. Kontribusi pendapatan usahatani belimbing adalah 36,63 persen. Permasalahan usahatani belimbing yang dihadapi petani berdasarkan: a) aspek produksi adalah sulitnya pengendalian hama wereng, keterbatasan debit air saat musim kemarau, dan sempitnya lahan usahatani belimbing akibat alih fungsi lahan, b) aspek permodalan adalah jumlah modal yang terbatas dan penggunaan bantuan permodalan yang tidak tepat, c) aspek pemasaran adalah harga jual belimbing ke tengkulak yang rendah dan sistem pembayaran dari kegiatan pemasaran bersama yang tidak tunai, dan d) aspek kelembagaan adalah lembaga pemasaran PKPPBDD yang tidak beroperasi, tidak ada penjadwalan dalam kelompok, dan kegiatan penyuluhan yang tidak berjalan intensif.