Efektivitas Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Pada Anak Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak
| Main Author: | P, Tri |
|---|---|
| Format: | bachelorthesis doc-type Bachelors |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Online Access: |
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/1360 |
Daftar Isi:
- EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN ROKOK PADA ANAK DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Abstrak Tri Priajaya Permata 110110110053 Merokok merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat tiap tahunnya jumlah perokok pada usia anak semakin meningkat. Kenyataannya, penjualan rokok yang semakin tidak terkendali merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya jumlah perokok pada usia anak. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah belum mampu melindungi anak dari bahaya rokok. Padahal perlu diketahui dalam rangka meningkatkan perlindungan anak, maka anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis. Metode yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode deskriptif analitis, menggambarkan dan menjelaskan penerapan hukum pidana terhadap penjualan rokok pada anak di Kota Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa: Pertama, penerapan hukum pidana terhadap penjualan rokok pada anak di Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak diterapkan sebagaimana mestinya, tidak diterapkannya peraturan tersebut dapat diilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Kedua, upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penjualan rokok pada anak di Kota Bandung dilakukan melalui kebijakan non penal dan kebijakan penal.