Daftar Isi:
  • PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA WANITA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Syafril Satrio Purwanto 110 110 110 219 ABSTRAK Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan perlindungan yang diberikan oleh pengusaha merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pengusaha dan pemerintah guna melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja wanita selama bekerja dan telah diatur melalui berbagai macam peraturan perundang-undangan, namun pada praktiknya sering terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan pemerintah. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tata cara pemberian perlindungan oleh pengusaha dan pengawasan pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja wanita. Metode Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menitik beratkan penelitian kepada data kepustakaan dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan di dalam penulisan skripsi ini, dengan spesifikasi penelitian deskripsi analitis dan metode analitis data secara yuridis normatif kualitatif tanpa menggunakan rumus-rumus matematika dan data-data statistik. Hasil Penelitian terhadap Pengawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Pekerja Wanita jika dihubungkan dengan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak berjalan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan pengawasan oleh pegawai pengawas, sehingga masih terdapat perusahaan-perusahaan yang sampai saat ini tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja wanita yang bekerja diperusahannya.