Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Barang Dan Jasa Di Sektor Migas Yang Dirugikan Akibat Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Ditinjau Dari Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia
Daftar Isi:
- Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Barang Dan Jasa Di Sektor Migas Yang Dirugikan Akibat Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Ditinjau Dari Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia ABSTRAK Di dalam suatu perusahaan di bidang apapun, salah satunya perusahaan yang bergerak di bidang migas terdapat berbagai macam kegiatan diantaranya adalah proses pengeboran di wilayah offshore. Di dalam proses tersebut KKKS membutuhkan barang dan jasa untuk membantu jalannya proses produksi dari pihak supplier atau vendor sebagai penyedia barang dan jasa. Setelah ditunjuknya penyedia barang dan jasa melalui proses penujukan (prekontraktual), maka tahapan selanjutnya adalah negoisasi, kesepakatan dan tanda tangan para pihak, setelah itu pelaksanaan perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian barang dan jasa, pihak kontraktor dinyatakan wanprestasi karena pihak penyedia barang dan jasa dianggap tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pihak perusahaan migas kemudian melakukan pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak kepada pihak penyedia barang dan jasa. Beberapa kerugian dirasakan oleh pihak penyedia barang dan jasa akibat pemutusan perjanjian tersebut. Menurut pasal 1266 KUH Perdata pemutusan perjanjian secara sepihak memang dapat dilaksanakan, namun harus terbukti apakah pihak penyedia barang dan jasa terbukti melakukan wanprestasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemutusan perjanjian kerja sama pengadaan barang dan jasa terhadap penyedia barang dan jasa di sektor migas dapat dilakukan menurut sistem hukum perjanjian di Indonesia dan perlindungan hukum yang diberikan jika penyedia barang dan jasa merasa dirugikan karena pemutusan perjanjian kerja sama. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan studi lapangan untuk memperoleh data primer. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode yuridis kualitatif, dalam hal ini Penulis melakukan penelitian yang berlokasi di PT. Sapta dan PT. Subur Mandiri. Hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pihak penyedia barang dan jasa telah melanggar asas itikad baik dalam melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak. Perlindungan hukum bagi pihak penyedia barang dan jasa adalah dengan pemberian ganti rugi dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Legal Protection Against The Providers Of Goods And Services At The Oil And Gas Sector That Harmed By Termination Of The Cooperation Contract Reviewed From Contract Law System in Indonesia ABSTRACT Within an enterprise in any field, one company engaged in oil and gas fields are a range of activities of which are in the process of drilling offshore region. In the process KKKS require goods and services to help explain the production process from the supplier or vendor as a provider of goods and services. After the appointment of providers of goods and services through the appointment of (pre-contractual), then the next stage is the negotiation, agreement and signatures of the parties, after the execution of the agreement. In the implementation of the goods and services agreement, the contractor stated in default because the providers of goods and services considered appropriate to implement a performance agreement entered into in goods and services. Behalf of oil and gas companies then do the same job severance agreement unilaterally to the providers of goods and services. Some loss felt by the providers of goods and services due to severance agreements. According to Article 1266 of subsection of Indonesia civil law, severance agreement can be implemented unilaterally, but should prove whether the providers of goods and services defaulting proven guilty. The research was conducted to find out whether the severance agreement cooperation procurement of goods and services for providers of goods and services in the oil and gas sector can be done according to the contract law system in Indonesia, and given legal protection if goods and service providers felt disadvantaged because severance agreement unilaterally teamwork. Method approach used in this study is juridical-normative approach to the use of data collection techniques through literature study to obtain secondary data and field studies to obtain primary data. Specifications in this study is descriptive analytics. Data analysis method used is qualitative juridical methods , in this writer doing research, which is located in the PT. Sapta and PT. Subur Mandiri. Based on the research results, the implementation of the agreement that the providers of goods and services has violated the principle of good faith in conducting the termination of the agreement unilaterally. Legal protection for providers of goods and services is the provision of compensation and filed a lawsuit to court.