Kedudukan Para Pihak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah dikaitkan dengan Asas Keseimbangan Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
Daftar Isi:
- ABSTRAK KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA MILIK PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN ASAS KESEIMBANGAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI ANGGRA NOVIANSYAH 110110090364 Asas keseimbangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi menjadi asas penting dan merupakan salah satu asas yang harus diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi nasional demi terciptanya keadilan hubungan pengikatan dalam kontrak kerja konstruksi. Permasalahan di lapangan yang terjadi saat ini adalah terdapat kesenjangan dalam penerapan asas tersebut, pemerintah sering kali mendominasi dalam penentuan hak dan kewajiban serta pelaksanaannya, sehingga menyebabkan tidak tercapainya suatu bentuk kontrak kerja konstruksi yang seimbang. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menganalisis bagaimana kedudukan dari para pihak dalam kontrak kerja kontruksi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada praktik terkait asas keseimbangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, serta akibat hukum terhadap suatu kontrak kerja konstruksi pengadaan barang dan jasa milik pemerintah yang melanggar asas keseimbangan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Hukum Perjanjian di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah secara yuridis normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder dengan spesifikasi deskriptif analitis yaitu memaparkan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori hukum yang perlu untuk diterapkan dalam mencapai kepastian hukum terhadap permasalahan yang diangkat penulis. Analisis data yang digunakan menggunakan metode analisis kualitatif. Pada penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa kedudukan para pihak dalam kontrak kerja konstruksi pengadaan barang dan jasa pemerintah berada pada kondisi yang tidak seimbang, dapat terlihat pada beberapa tahapan pra-contractual dan contractual yang tidak sesuai dengan seharusnya. Selanjutnya, akibat hukum dari kontrak kerja konstruksi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang melanggar asas keseimbangan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi hanya berakibat pada dikenakannya sanksi yang bersifat administratif, sedangkan berdasarkan Hukum Perjanjian akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan. ABSTRACT POSITION OF THE PARTIES TO THE CONTRACT FOR THE PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES OF THE GOVERNMENT ASSOCIATED WITH THE PRINCIPLE OF BALANCE IN LAW NUMBER 18 YEAR 1999 REGARDING CONSTRUCTION SERVICES ANGGRA NOVIANSYAH 110110090364 Principle of balance on The law number 18 year 1999 regarding construction services as an important principles and become one of the basic should be applied in the implementation of the activities of the national construction services related links the binding employment contract construction. Problems in the field that occurs when it is a basic implementation of gaps, the government often dominate the cause not the achievement of a balanced construction contract. Therefore, the author felt the need to analyze how the position of the parties to the employment contract of the construction of government procurement of goods and services on the basis of the balance of the related practices have been regulated in the act of construction services, as well as the legal consequences of the construction work contract of procurement of goods and services the government violates the principle of balance based on the Law of Construction Services and on the law of Treaties in Indonesia. Research methods used by the author is legally the normative focusing on the use of secondary data with descriptive analytical specification that expose about the applicable legislation as well as the theory of law need to be applied in achieving legal certainty on issues the authors raise concerns or the problems raised an author in this research. Analysis of data used is a qualitative analysis. In research is obtained the conclusion that position of the parties to the employment contract the construction of Government procurement of goods and services that become the objects of research writing is unbalanced, can be seen at several stages of the pre-contractual and contractual phases are not appropriate. Furthermore, the legal consequences of the construction work contract of procurement of goods and services the Government violates the principle of balance based on the provisions of the Act only result in Construction he imposed sanctions of an administrative nature, while based on the law of Treaties, the law is due to be cancelled.