PEMBATASAN WARALABA TOKO MODERN OLEH PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 68/M-DAG/PER/10/2012 TENTANG WARALABA UNTUK JENIS USAHA TOKO MODERN DITINJAU DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TE
Daftar Isi:
- PEMBATASAN WARALABA TOKO MODERN OLEH PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 68/M-DAG/PER/10/2012 TENTANG WARALABA UNTUK JENIS USAHA TOKO MODERN DITINJAU DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA ANGGA ARIES PERMANA 110110070233 Kementerian Perdagangan pada 29 Oktober 2012 mengeluarkan aturan mengenai pembatasan kepemilikan gerai diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern. Terdapat pertentangan antara isi pasal yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang waralaba untuk jenis usaha toko modern dalam dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. Ketentuan tersebut untuk membatasi kepemilikan toko modern maksimum 150 gerai. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Permendag telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan untuk mengetahui akibat pemberlakuan Permendag bagi investor. yang dipakai dalam penulisan skripsi ini melakukan pendekatan secara yuridis normatif dan metode deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode yuridis normatif digunakan untuk melakukan pengkajian terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode deskriptif analitis digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan hukum dalam kasus yang dibahas dalam skrips iini. Disusun secara sistematis dan dianalisis secara yuridis kwalitatif bertitik tolak dari norma-norma, teori-teori, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif kemudian disimpulkan secara kualitatif dalam bentuk uraian. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pertentangan Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang waralaba untuk jenis usaha toko modern dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. Pertentangan ini melanggar asas lex superiori derogat legi inferiori. Akibat bagi investor yang melanggar ketentuan dalam Permendag dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 11 Permendag tersebut. LIMITATION OF MODERN FRANCHISE STORES BY MINISTERIAL TRADE REGULATION NUMBER 68/M-DAG/PER/10/2012 CONCERNING FRANCHISE FOR MODERN STORES BUSINESS REVIEWED BY GOVERNMENT REGULATION NUMBER 42/2007 CONCERNING FRANCHISE ANGGA ARIES PERMANA 110110070233 Ministry of Commerce on October 29, 2012 issued rules on ownership restrictions outlets Regulation of the Minister of Trade No. 68/M-DAG/PER/10/2012 about Franchise For Business Type Modern Store. There is a contradiction between what the article contained in the Regulation of the Minister of Trade No. 68/M-DAG/PER/10/2012 on franchising for the type of business in a modern shop with Government Regulation Number 42 of 2007 on the franchise. The provision is to limit ownership of modern stores up to 150 outlets. This research method aims to determine whether Regulation of the Minister of Trade accordance with Government Regulation and to know Regulation of the Minister of Trade imposed by investors. used in writing this thesis normative juridical approach and methods of descriptive analysis using secondary data from primary legal materials that legislation relating to the problems studied. Normative methods used to carry out an assessment of the legal norms in force. Descriptive analytical method used to get a clearer picture about the legal issues in the case discussed in scrips predicament. Systematically compiled and analyzed qualitative starts from juridical norms, theories, principles and laws that exist as a positive legal norm then inferred qualitatively in the form of descriptions. Based on this research, a conflict Article 5 of Regulation of the Minister of Trade No. 68/M-DAG/PER/10/2012 on franchising to business type of modern shop with Article 3 of Government Regulation Number 42 of 2007 on the franchise. The contradiction is in violation of the principle of lex derogat legi inferiori superiority. Due to investors who violate the provisions of the Regulation of the Minister of Trade administrative sanctions in accordance with Article 11 of Regulation of the Minister of Trade.