TINJAUAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Daftar Isi:
- ABSTRAK Akibat perceraian dalam perkawinan campuran lebih rumit daripada perkawinan biasa, khususnya terhadap harta bersama dimana harta bersama dikuasai oleh salah satu pihak dan pihak lain menuntut pembagian harta bersama secara adil namun terkendala status kepemilikan hak atas harta tersebut. Pada kenyataannya jika terjadi perceraian, maka harta bersama harus dibagi dua, separuh untuk suami dan separuh untuk istri. Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberi upaya bagi mereka yang melangsungkan perkawinan untuk mengatur beberapa hal dalam bentuk perjanjian perkawinan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yaitu termasuk penelitian yang bersifat analisis deskriptif kualitatif, tahap penelitian kepustakaan, analisis dengan menggunakan bahan primer dan sekunder, dan disajikan secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat melalui proses yang diatur dalam KUHPerdata karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas mengenai proses pembuatan perjanjian perkawinan. Kemudian penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan campuran dilihat dulu apakah sebelumnya telah dibuat perjanjian perkawinan. Jika ada, maka pembagian harta bersama dilakukan sesuai isi perjanjian, tetapi jika tidak ada maka pihak asing masih memiliki hak atas nilai dari harta bersama tersebut. Contemplation Regarding Division of Joint Property Consequence of Divorce in Mixed Marriages According To The Act No.1/1974 Concerning Marriages ABSTRACT Consequence of divorce in mixed marriages is more complicated than marriage ordinary. For instance, joint property which are controlled by one of parties and another party prosecute the fairly division of joint property but constrainted by status of the right ownership of joint property. In reality if there is a divorce so joint property have to divided become two, half for husband and half for wife. Article 29 Act No.1/1974 gives efforts to them who held marriages to regulate matters in the prenuptial agreement. The principal problem is how far Article 29 can overcome the problem of division of joint property in mixed marriages when divorce happened. The research was conducted to examine the marriage covenant in mixed marriages under Act.1 of 1974 on Marriage. This form of research conducted in this Undergraduate Thesis is normative juridical with identifiy concepts and principles and the principles that are used to regulate the division of joint property in mixed marriages, specification of research phase, emphasizes on the use of primary data and secondary data and analysis with qualitative to get conclusions. In conclusion, prenuptial agreement to be held by process which regulate in Burgerlijk Wetboek because Act. No.1/1974 not regulate about the process of construction of prenuptial agreement clearly. Afterwards, the settlement of division of joint property consequence of divorce in mixed marriages first refer to there is a prenuptial agreement or not. If there is prenuptial agreement, so division of joint property held according to the content of agrrement, but if there isn’t, foreign party still have the right of the value from joint property.