Kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidimpuan pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 ditinjau dari perspektif fiqh siyasah
| Main Author: | Tussakdiyah, Halimah |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/855/1/14%20103%2000043.pdf http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/855/ |
Daftar Isi:
- Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi dianggap cenderung menyimpang dari peraturan yang ditetepkan. Pasalnya, masyarakat merasa curiga atas proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU tidak melaksanakan sesuai peraturan yang telah ditetapkan . Tanggapan dari masyarakat terdapat kecurangan, manipulasi data dan ketidaklengkapan berkas yang diisi oleh caleg, serta memalsukan ijazah. Kajian ini dimaksud untuk menjawab permasalahan: (1) Apa saja bentuk kewenangan KPU Kota Padangsidimpuan dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD menurut Peraturan Perundang-undangan? (2) Bagaimana KPU melaksanakan kewenangan melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dalam Pemilu 2014 ? (3) Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap kewenangan KPU Kota Padangsidimpuan melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dalam Pemilu 2014 ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan metode field research. Jenis penelitian kualitatif deskriptif Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian KPU Kota Padangsidimpuan dalam melaksanakan kewenangan melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidmpuan Melakukan penelitian terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Padangsidimpuan yang diajukan oleh masing-masing partai politik berjalan dengan lancar, jujur, adil dan sesuai dengan tahapan dan peraturan yang ada. Tahapan dan verifikasi yang dilakukan KPU Kota Padangsidmpuan memeriksa dokumen dan administrasi diantara para caleg. Pandangan perspektif figh siyasah kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan calon anggota DPRD Kota Padangsidimpuan tidak bertentangan dengan dengan prinsip islam yang mengutamakan musyawarah dan keadilan dan trasnparan dalam melakukan tugas