Tinjauan fiqh jinayah terhadap hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
| Main Author: | Siregar, Tuti Amma Sari |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/6553/1/1610700012.pdf http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/6553/ |
Daftar Isi:
- Adapun permasalahan akademiknya adalah untuk mengetahui bagaimana hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam Undang-Undang Republik Indeonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan bagaimana hukuman mati bagi penegdar narkoba dalam fiqh jinayah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang terkait dengan masalah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengkaji permasalahan Undang-Undang kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut dengan fiqh jinayah. Hasil dari penelitian ini adalah hukuman mati dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba diterapkan kepada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 dalam jenis ganja, heroin, kokain, morpin, opium, sabu-sabu dengan ketentuan berat dalam bentuk tanaman melebihi 1 kilogram, atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Kemudian pelaksanaan hukuman mati pada pasal 11 KUHP dengan cara hukuman gantung dan pada Penetapan Presiden nomor 2/PNPS/1964 dengan cara ditembak mati. Tinjauan fiqh jinayah yaitu seseorang yang dapat dihukum mati apabila melakukan tindak pidana dari salah satu diantara tiga tindak pidana berikut: membunuh dengan sengaja, zina muhson, dan murtad. Sehingga hukuman mati pada kasus narkoba yang diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak disebutkan, namun jika di tinjau dari Maqoshid As-Syariah, MaslahahI, Al-Mursalah dan juga Sadd Adz-Dzariah hukuman mati boleh diterapkan kepada pengedar narkoba karna banyaknya kerusakan yang diakibatkannya, maka Penetapan Presiden adalah merupakan bagian dari ta‟zir.