Implementasi fatwa dewan syariah nasional-majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait rahn pada pt pegadaian (persero) unit pelayanan syariah (ups) Jampue Kabupaten Pinrang
| Main Author: | Sumagga, Raniati |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.iainpare.ac.id/296/1/12.2200.052.pdf http://repository.iainpare.ac.id/296/ |
Daftar Isi:
- INDONESA : Fatwa DSN-MUI adalah jawaban yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai penjelasan hukum syar’i bagi orang yang bertanya perihal masalah dalam bidang ekonomi syariah. Tujuannya agar prinsip-prinsip syariah dalam fatwa terimplementasi dalam akad-akad pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Namun, sering timbul pernyataan masyarakat bahwa menggadai di pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah adalah sama-sama dikenakan bunga dan biaya administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian fatwa DSN-MUI terkait rahn yang diterapkan dalam gadai syariah (rahn) pada PT Pegadaian (Persero) UPS Jampue. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan sosiologis. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis wacana naratif dari karyawan PT Pegadaian (Persero) UPS Jampue dan nasabah (rāhin) serta informan lainnya. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa ada 3 fatwa DSN-MUI terkait rahn yang ketentuan di dalamnya tidak terimplementasi secara menyeluruh, yaitu: fatwa tentang ijarah terkait pembayaran ujrah yang tidak sesuai dengan manfaat yang diterima, fatwa tentang rahn emas terkait ongkos atau biaya administrasi yang didasarkan pada pagu golongan pinjaman (marhūn bih), dan fatwa tentang pembiayaan yang disertai rahn (al-tamwil al- Mauṡuq bi al-rahn) terkait pendapatan murtahin yang tidak hanya berasal dari ujrah tetapi juga berasal dari pendapatan administrasi.