PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNY
| Main Author: | Novia Fernanda, Indira |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.upnjatim.ac.id/718/1/Cover.pdf http://repository.upnjatim.ac.id/718/2/Bab%20I.pdf http://repository.upnjatim.ac.id/718/3/Bab%20II.pdf http://repository.upnjatim.ac.id/718/4/Bab%20III.pdf http://repository.upnjatim.ac.id/718/5/Bab%20IV.pdf http://repository.upnjatim.ac.id/718/6/Daftar%20Pustaka.pdf http://repository.upnjatim.ac.id/718/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang di lindungi berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekositemnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Sumber data diperoleh dari literatur, peraturan yang berlaku, dan wawancara dengan pihak yang terkait. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum oleh BKSDA dan Kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekositemnya. Hanya saja undang-undang tersebut belum berjalan dengan maksimal karena sanksi dari pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tidak menimbulkan efek jera, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00. Sanksi tersebut tidak sebanding dengan biaya untuk perawatan satwa dan juga kerugian yang diderita negara dalam bentuk biaya rehabilitasi satwa. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa kurangnya kesadaran masyarakat dari bahaya satwa populasinya semakin menurun. Upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa menambah personil penyidik BKSDA yang mempunyai keahlian dibidang perlindungan satwa dan melakukan giat rutin patroli, dan melakukan sosiali larangan perburuan satwa kepada masyarakat. Kata kunci : Penegakan Hukum, dan Perdagangan Satwa yang Dilindungi.