Formulasi Pengaturan Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Nasional
| Main Author: | Sukarno, Sukarno |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf Journal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram
, 2019
|
| Online Access: |
http://jurnal.fhunwmataram.ac.id/index.php/jfhunw/article/view/36 http://jurnal.fhunwmataram.ac.id/index.php/jfhunw/article/view/36/32 |
Daftar Isi:
- Indonesian criminal law specifically contained in the Criminal Code is based on historical, political, and sociological reasons. Reform (supporting the new KUHP concept) needs to be done to pay attention to the legal values that live in the community, including the Imposition of Life Prison. Such understanding should be the basis for consideration in discussing the existence of life sentence victims. The results of the study showed that the position and regulation of life imprisonment were not explicitly stated (explicitly) regulated in the composition of the criminal (criminal code) in Article 10 of the Criminal Code, but life imprisonment was included in Article 12 paragraph (1) of the Criminal Code. Besides that, the formulation of the forms of visible criminal threats are (1) life imprisonment which is always normalized with 20 years of imprisonment, while in the position of life imprisonment outside the Criminal Code using an alternative system of cumulation.
- Hukum pidana Indonesia khususnya yang termaktub dalam KUHP berdasarkan alasan historis, politis, dan sosiologis. Perlu dilakukan pembaharuan (mendukung konsep KUHP baru) hal ini memperhatikan nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk didalamnya Pengenaan Penjara Seumur Hidup. Pemahaman yang demikian seharusnya menjadi dasar pertimbangan dalam membicarakan keberadaan korban pidana seumur hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan pengaturan pidana seumur hidup tidak dicantumkan secara eksplisit (dengan tegas) diatur dalam susunan pidana (stelsel pidana) pada Pasal 10 KUHP, akan tetapi pidana seumur hidup dicantumkan dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP. Disamping itu perumusan bentuk ancaman pidananya yang Nampak adalah (1) pidana seumur hidup selalu dialternatifkan dengan pidana penjara jang kawaktu yakni 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan dalam kedudukan pengaturan pidana seumur hidup di luar KUHP menggunakan system alternatif kumulasi.